Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya dapat terwujud. Hal tersebut selaras dengan komitmen nasional, yang dituangkan dalam MDGs ( Milienium Development Goals ) dan SDGs ( Sustainable Development Goals ).

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan mengajuh pada SPM ( Standar Pelayanan Minimal ) sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MenKes / Per / VII / 2008 : 

  • Indikator Derajat Kesehatan yang terdiri atas indicator – indicator untuk Mortalitas, Morbiditas dan Status Gizi ;
  • Indikator – indicator untuk Keadaan Lingkungan, Perilaku Hidup, Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
  • Indikator – indicator untuk Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, Manajemen Kesehatan dan Kontribusi Sektor Terkait.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan, peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta peningkatan manajemen dan informasi kesehatan. Tantangan pembangunan kesehatan menutut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Seringkali para pembuat kebijakan di bidang kesehatan mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketersediaan data dan informasi yang akurat, tepat dan cepat. Kebutuhan terhadap data dan informasi yang akurat  makin meningkat, namun berbagai masalah masih dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat bagi proses pengambilan keputusan dan prencanaan program. Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) yang  evidence based diarahkan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang SIK ( Sitem Informasi Kesehatan ), serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi data dalam SIK ( Sistem Informasi Kesehatan ) terintegrasi, pelaksanaan SIK ( Sistem Informasi Kesehatan ) yang selama ini dilaksanakan terorganisasi sudah harus dilaksanakan secara terintergrasi.

Pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat dicapai melalui pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan, serta pemantapan fungsi – fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh SIK ( Sistem Informasi Kesehatan ), ilmu pengetahuan dan  teknologi kesehatan, serta hukum kesehatan. SIK ( Sistem Informasi Kesehatan ) di  RSUD OKU Timur melalui pelayanan kesehatan diharapkan dapat memberikan dukungan dalam rangka pelaksanaan  fungsi manajemen kesehatan.

SIK ( Sistem Informasi Kesehatan ) yang baik memberikan informasi yang akurat ( evidence based ) dan up to date untuk proses pengambilan keputusan di semua tingkat administrasi pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk output dari  SIK ( Sistem Informasi Kesehatan ) adalah penerbitan buku Profil RSUD OKU Timur adalah memberikan informasi tentang hasil pencapaian program pelayanan kesehatan di Kabupaten OKU Timur.

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Sebagai salah satu pelayanan dibidang kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten OKU Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan sekitarnya.

Guna mendukung kegiatan pelayanan perlu disusun laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur. Laporan ini menggambarkan tentang keadaan umum rumah sakit, sumber daya, serta pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada dirumah sakit ini.